BLITAR, Kabinetri.id— Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Komisi II DPR RI menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi kelompok pemilih muda dan Generasi Z (Gen Z) di Kota Blitar, Sabtu (19/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Puri Perdana tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi politik sekaligus mendorong keterlibatan pemilih muda dalam mengawasi potensi pelanggaran menjelang Pemilu 2029.
Anggota Komisi II DPR RI Romi Soekarno mengatakan, generasi muda perlu memiliki pemahaman politik yang kuat agar tidak mudah terpengaruh praktik politik uang, informasi palsu, maupun tekanan dari pihak tertentu dalam proses demokrasi.
Menurut Romi, nilai “jiwa merdeka” yang diajarkan Bung Karno dapat menjadi salah satu landasan bagi generasi muda untuk menentukan pilihan politik secara mandiri.
“Sebagai anggota Komisi II, saya berkewajiban melakukan sosialisasi KPU dan Bawaslu. Saya menekankan bagaimana jiwa merdeka itu bisa meminimalisir politik uang, hoax, dan penekanan terhadap oknum,” ujar Romi.
Ia menambahkan, tantangan pengawasan Pemilu 2029 akan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Selain penyebaran hoaks, ruang digital juga berpotensi dimanfaatkan untuk memengaruhi pemilih melalui kecerdasan buatan (AI), buzzer, hingga praktik politik uang berbasis digital seperti pemberian voucer.
Romi menyebut Gen Z menjadi kelompok penting yang perlu mendapatkan perhatian karena memiliki porsi besar dalam komposisi pemilih pada Pemilu 2029. Karena itu, ia mendorong pemilih muda agar mampu memahami teknologi sekaligus menggunakannya secara kritis dalam menghadapi informasi politik.
“Saya selalu minta audiensi dengan Gen Z karena interaksinya enak, mereka paham teknologi seperti TikTok, IG, server, hingga AI. Indonesia sudah maju ke arah digital, sehingga kita harus mempersiapkan mereka yang porsinya sekitar 62 persen dari total pemilih agar bisa berdiri di kaki sendiri,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits mengatakan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan pengawasan pemilu.
Menurutnya, keterbatasan sumber daya Bawaslu membuat pengawasan partisipatif menjadi salah satu instrumen penting, terutama dengan semakin luasnya aktivitas politik di ruang digital.
“Kami sedang mendorong agar pengawasan partisipatif tumbuh berkembang di seluruh wilayah Jawa Timur. Dengan berkembangnya teknologi digital, Bawaslu perlu dukungan masyarakat untuk menjangkau objek-objek pengawasan. Hal ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh sumber daya Bawaslu yang terbatas,” ungkap Warits.
Sosialisasi tersebut diikuti puluhan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi di Kota Blitar. Hadir pula Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Blitar, Ketua DPC PDI-P Kota Blitar Yudi Mahera dan anggota DPRD Kabupaten Blitar Hendi Budi Yuantoro.
Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Jatim tengah menyiapkan modul pelatihan khusus bagi masyarakat dan pemuda. Materi tersebut diarahkan untuk meningkatkan literasi politik serta pemahaman teknis mengenai pengawasan pemilu.
Melalui program tersebut, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengenali dan melaporkan potensi pelanggaran dalam proses demokrasi, baik di ruang fisik maupun digital. (Wiro)
