Jakarta, kabinetri.id Harapan ribuan masyarakat untuk dapat menghuni hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan LRT City Ciracas – Urban
signature hingga kini masih diselimuti ketidakpastian. Proyek strategis yang
mengusung keterpaduan akses transportasi publik LRT dengan kawasan hunian
modern ini mengalami keterlambatan pembangunan yang berkepanjangan, membuat
posisi para calon penghuni serba membingungkan.
Proyek yang dibangun diatas lahan seluas 6,2 hektare in dikembangkan melalui
skema Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP)
dan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) ini awalnya digadang-gadang menjadi
solusi hunian ideal bagi masyarakat urban dan pekerja produktif di ibu kota. Namun,
perjalanan pembangunan fisik yang lambat dan terhenti dilapangan membuat ribuan
konsumen harus menelan kekecewaan setelah bertahun-tahun menanti penyerahan
unit.
Proyek LRT City Ciracas resmi memulai pengerjaan awal (groundbreaking) pada
Desember 2018 dengan target awal penyelesaian dan serah terima unit secara
bertahap yang dijadwalkan berlangsung antara tahun 2021 hingga 2022. Namun,
rencana strategis tersebut terhentikan oleh kombinasi dampak krisis pandemi COVID-
19, tekanan likuiditas finansial pengembang, hingga kendala teknis penataan vendor
konstruksi. Rangkaian hambatan ini memicu pergeseran jadwal pengerjaan secara
berulang dan menyebabkan terhentinya aktivitas fisik di lapangan secara total,
sehingga ribuan calon penghuni belum dapat menerima hak atas unit mereka hingga
pertengahan 2026.
Di tengah ketidakpastian yang berlarut, mayoritas konsumen secara tegas
menyuarakan keinginan untuk mendapatkan pengembalian dana penuh (refund) atas
pembayaran DP dan cicilan yang telah disetorkan, serta penangguhan penagihan
KPA oleh pihak perbankan. Hasil musyawarah antara paguyuban pembeli dan
manajemen PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) menyepakati pentingnya
transparansi tata kelola serta pembentukan posko mediasi bersama guna memetakan
ulang opsi penyelesaian bagi setiap calon penghuni. Sebagai langkah konkret ke
depan, ADCP bersama dukungan BPI Danantara dan Kementerian PKP berkomitmen
menyalurkan suntikan dana penyehatan untuk merestart pengerjaan fisik di lapangan,
sembari membuka opsi relokasi ke unit LRT City yang telah siap huni (ready stock)
bagi konsumen yang membutuhkan kepastian hunian secara cepat.
Dilansir dalam akun instagram @bumn_id (30/9/2926) BP Danantara akan
meneruskan proyek ini. “Nomor 1 keputusannya adalah kita akan meneruskan proyek
ini. Kita akan hire arsitek baru untuk melakukan proses: fasadnya akan kita ubah.
Begitu juga desain bisnis modal, termasuk komersial area-nya,” kata Dony Oskaria
selaku Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan
(BP) BUMN.
Dilansir dari Kompas.com Diketahui BP Danatara juga akan menggelontorkan dana
sebesar Rp 456 miliar untuk 12 lokasi proyek apartemen LRT City kepada PT Adhi
Karya (Persero) Tbk dan melalui anak perusahaannya PT Adhi Commuter Properti
Tbk (ADCP). Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN),
Aminudin Maruf mengungkapkan dalam konferensi pers pada (15/9/2026)
“Memang kita ada rencana membangun semuanya di 12 lokasi,” ucap Amir.
“Jadi nanti kita tunggu sampai tanggal 1 Oktober, kami finalisasi paling lambat 15
Oktober,” pungkasnya.
Kemudian pemerintah juga hadir dalam menyikapi permasalahan ini, melalui Menteri
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruar sirait. “Posisi kita sebagai
Pemerintah tidak bisa membiarkan walaupun ini dikerjakan bukan di zaman kita.
Negara tentu punya tanggung jawab yang berkesinambungan, baik hal yang baik
maupun hal yang perlu dibereskan,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Rabu,
16 September 2026. dilansir dari laman RRI.CO.ID
Kini para konsumen menanti tanggal 15 Oktober 2026 yang dijanjikan BP Danantara
sebagai batas akhir finalisasi kelanjutan proyek LRT City Ciracas pascamulainya
pengerjaan kembali per 1 Oktober 2026. Penantian ini menjadi titik balik krusial
setelah bertahun-tahun ribuan pembeli terjebak ketidakpastian akibat terhentinya
pembangunan yang dipicu dampak pandemi dan krisis likuiditas pengembang.
Komitmen suntikan dana penyehatan sebesar Rp456 miliar dari Danantara serta
langkah tegas Kementerian PKP kini menjadi tumpuan utama masyarakat untuk
memperoleh kepastian hak atas unit mereka. (AMF)














