banner 300250
banner 300250
DAERAHDPRHukumKESRAMARVESNASIONALPemerintah DaerahPOLHUKAMPOLITIKsosial

Tak Ada Respons DPRD, Komunitas Pemerintahan Desa Blitar Siap Demo pada 21 Oktober 2026

×

Tak Ada Respons DPRD, Komunitas Pemerintahan Desa Blitar Siap Demo pada 21 Oktober 2026

Sebarkan artikel ini
Komunitas pemerintahan desa yang terdiri dari Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Abpednas, Forsekdesi, dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)

BLITAR, Kabinetri.id— Komunitas pemerintahan desa yang terdiri dari Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Abpednas, Forsekdesi, dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Kabupaten Blitar berencana menggelar aksi unjuk rasa damai pada Rabu, 21 Oktober 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kelayakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar, dengan target anggaran minimal Rp144 miliar untuk tahun 2027.

Aksi yang direncanakan berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Blitar itu diperkirakan melibatkan hingga 5.000 orang. Massa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

Ketua PKDI Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, mengatakan tuntutan tersebut merupakan upaya komunitas pemerintahan desa untuk memastikan kecukupan anggaran dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan di tingkat desa.

Menurut Rudi, ADD merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten yang bersumber dari APBD, sehingga kecukupan alokasinya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menilai keberlangsungan pemerintahan desa berkaitan erat dengan dukungan anggaran dari kabupaten.

“Selama kita tidak dicukupkan, maka kita tentunya akan melakukan suatu hal yang tidak patuh terhadap kabupaten. Karena kuncinya kalau kabupaten mau baik, maka desa harus baik juga,” ujar Rudi Puryono (14/10).

Ia menjelaskan, kebutuhan ADD mencakup berbagai pembiayaan pemerintahan desa, mulai dari operasional pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), pengisian anggota BPD, purna bakti perangkat desa dan kepala desa, hingga operasional perangkat desa.

Komunitas pemerintahan desa tersebut menilai kebutuhan-kebutuhan itu perlu diperhitungkan dalam penetapan besaran ADD tahun anggaran 2027. Karena itu, mereka memperjuangkan nilai minimal Rp144 miliar sebagai target alokasi yang dianggap realistis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sementara itu, Kepala Desa Karangsono , Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiyono, yang akrab disapa Bagas, menyebut rencana aksi muncul setelah surat permohonan kepastian yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Blitar sejak 7 Oktober belum mendapatkan tanggapan hingga batas waktu yang diberikan.

Menurut Bagas, pihaknya telah memberikan tenggat waktu selama tujuh hari untuk memperoleh respons. Namun, hingga tenggat tersebut berakhir, komunitas belum menerima tanggapan maupun kepastian sikap dari pemerintah daerah dan DPRD terkait persoalan ADD.

“Maka kami kumpul hari ini dan kami menyepakati hari Rabu, 21 Oktober, kita aksi unjuk rasa di Pemkab dan DPRD Kabupaten Blitar dengan kekuatan full seluruh kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan BPD se-Kabupaten Blitar,” tegas Bagas.

Selain menyampaikan aspirasi melalui aksi damai, komunitas tersebut menyatakan pelayanan publik di seluruh desa di Kabupaten Blitar akan diliburkan atau mengalami penghentian sementara selama satu hari pada 21 Oktober 2026.

Rencana tersebut menjadi bagian dari langkah mereka untuk mendorong kepastian kebijakan mengenai ADD. Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai tanggapan resmi pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Blitar atas tuntutan yang disampaikan komunitas pemerintahan desa tersebut. (Wiro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *