banner 300250
banner 300250
DAERAHDPRHukumKESRAMARVESPemerintah DaerahPOLHUKAMPOLITIKsosial

Buntu Bertemu Bupati Blitar, Empat Organisasi Desa Tetap Gelar Aksi 21 Oktober

×

Buntu Bertemu Bupati Blitar, Empat Organisasi Desa Tetap Gelar Aksi 21 Oktober

Sebarkan artikel ini
Agenda utamanya membahas polemik alokasi ADD 2027

BLITAR, Kabinetri.id– Pertemuan empat organisasi pemerintahan desa dengan Bupati Blitar Rijanto dan Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah belum menghasilkan kepastian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) 2027. Karena tuntutan belum mendapat kejelasan, empat organisasi tersebut memastikan tetap menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dan Kantor DPRD Kabupaten Blitar pada Rabu (21/10/2026), dengan estimasi massa mencapai 5.000 orang.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Candi Simping, Kantor Bupati Blitar, Senin (19/10/2026), dengan melibatkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Agenda utamanya membahas polemik alokasi ADD 2027, terutama tuntutan agar anggaran desa minimal sama dengan alokasi pada 2025.

Empat organisasi yang terlibat dalam pembahasan tersebut yakni Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Forum Sekretaris Desa Indonesia (FORSEKDESI), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

Bupati Blitar Rijanto mengatakan, pemerintah daerah telah mendengarkan aspirasi yang disampaikan perwakilan organisasi desa. Namun, kepastian nominal ADD 2027 belum dapat diberikan karena proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) masih berlangsung.

“Tadi kami sharing bersama dengan teman-teman empat organisasi desa di Kabupaten Blitar. Kita mendengarkan aspirasi mereka, namun masih perlu mekanisme yang panjang untuk memenuhi permintaan mereka karena pembahasan RAPBD 2027 belum usai,” ujar Rijanto.

Menurutnya, penentuan besaran anggaran masih harus melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar.

Rijanto juga belum dapat memastikan angka Rp144 miliar yang menjadi perhatian dalam polemik ADD tersebut. Besaran anggaran, kata dia, harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kita masih belum bisa menyebut Rp144 miliar ya, karena kita masih harus menyesuaikan dengan kemampuan APBD kita,” tegasnya.

Dalam pembahasan itu, Bupati turut menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 sebagai acuan. Ia juga menjelaskan ketentuan mengenai ADD minimal 10 persen dari Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Meski demikian, penjelasan tersebut belum menjawab tuntutan utama empat organisasi desa terkait besaran ADD 2027.

Wakil Ketua PKDI, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, yang akrab disapa Bagas, mengatakan hasil pertemuan belum memenuhi harapan organisasi. Mereka tetap meminta agar alokasi ADD 2027 setidaknya menyamai alokasi pada 2025.

“Kami merasa perbincangan tadi masih belum memenuhi tuntutan kita. Kami hanya menginginkan permintaan untuk ADD minimal sama seperti 2025,” kata Bagas.

Ia menegaskan, hasil pertemuan tidak mengubah kesepakatan untuk menggelar aksi di kantor Pemkab Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar. Estimasi peserta mencapai 5.000 orang, terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterlibatan unsur masyarakat tingkat RT dan RW juga terbuka.

Dengan belum adanya kesepakatan mengenai nominal ADD 2027, pembahasan anggaran daerah masih menjadi tahapan penting untuk menjawab tuntutan organisasi desa menjelang aksi yang telah dijadwalkan tersebut. (Wiro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *