BLITAR, Kabinetri.id— Anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai Gerindra, Hendro Hermono, bersama Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan “Ngobrol Bareng” bersama warga RW 02, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar, Rabu (21/10/2026) malam. Dialog tersebut membahas berbagai persoalan di tingkat masyarakat, termasuk pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pembenahan data kesejahteraan sosial.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah kader Partai Gerindra Kota Blitar, di antaranya Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waluyo dan anggota Komisi I DPRD Kota Blitar Tan Ngi Hing. Sejumlah kader partai serta warga setempat juga mengikuti dialog tersebut.
Pertemuan itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, pertanyaan, dan persoalan yang dihadapi secara langsung kepada perwakilan legislatif dan pemerintah daerah.
Dalam dialog tersebut, Hendro Hermono menyampaikan bahwa sejumlah pertanyaan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah pusat telah memperoleh penjelasan melalui pihak legislatif maupun kementerian terkait. Ia juga menyoroti pelaksanaan kebijakan di bawah koordinasi Kementerian Sosial yang menurutnya masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek di tingkat pelaksana.
Salah satu perhatian yang disampaikan Hendro adalah pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat terus diperbaiki.
“Bantuan, masukan, dan juga keikutsertaan dari masyarakat RW 02 Sukorejo ini tetap harus kita tampung. Harapannya, khususnya untuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), jika terus ada perbaikan, maka ke depannya Indonesia akan memiliki satu data sensus ekonomi nasional yang akurat dan menjadi pedoman bagi kementerian maupun lembaga mana pun,” ujar Hendro (21/10).
Menurut Hendro, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pelaksanaan kebijakan. Perbaikan data diperlukan agar program pemerintah dapat mengacu pada informasi yang lebih akurat dan mendukung ketepatan sasaran kebijakan sosial.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto harus berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba mengatakan, dialog langsung dengan masyarakat membantu pemerintah daerah dan legislatif mengetahui persoalan yang berkembang di tingkat akar rumput, termasuk hal-hal yang sebelumnya belum teridentifikasi.
“Ternyata ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di masyarakat yang mungkin baru bagi kita. Ini sangat penting bagi kami di pemerintahan maupun legislatif untuk mengetahuinya lebih dalam,” kata Elim.
Ia menambahkan, kader partai juga memiliki peran dalam menyosialisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaannya di daerah berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Melalui kegiatan tersebut, aspirasi warga Sukorejo diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan legislatif dalam mengevaluasi pelaksanaan program serta menindaklanjuti persoalan masyarakat.
Dialog ini sekaligus menjadi sarana komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan wakil rakyat untuk membahas kebutuhan warga serta pelaksanaan kebijakan di Kota Blitar. (Wiro)














