BLITAR, Kabinetri.id– Komisi III DPRD Kabupaten Blitar mendorong evaluasi terhadap rencana anggaran publikasi media tahun 2027 yang berada di kisaran Rp500 juta, menyusul aspirasi kalangan media yang mengusulkan alokasi sekitar Rp1,5 miliar. Usulan tersebut akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Aspirasi itu disampaikan dalam hearing antara Komisi III DPRD Kabupaten Blitar dan sejumlah perwakilan media pada Rabu (28/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, perwakilan media meminta agar rencana alokasi anggaran publikasi dikaji kembali karena dinilai mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PDI Perjuangan, Aryo, mengatakan aspirasi tersebut menjadi perhatian legislatif. Menurutnya, besaran anggaran yang direncanakan perlu dihitung kembali untuk mengetahui kecukupannya dalam mendukung kerja sama publikasi pemerintah daerah dengan media.
“Ini menjadi PR kita bersama. Teman-teman media menyampaikan aspirasi bahwa anggaran publikasi untuk 2027 mengalami penurunan yang signifikan. Angkanya kurang lebih Rp500 juta,” ujar Aryo.
Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyusunan APBD Kabupaten Blitar 2027. Penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja.
Meski demikian, pembahasan APBD 2027 masih berlangsung dan belum mencapai tahap final. Aryo menyebut kondisi tersebut membuka peluang untuk mengkaji kembali sejumlah alokasi anggaran, termasuk anggaran publikasi media.
“APBD 2027 ini belum final. Di Banggar masih ada pembahasan. Jadi ini menjadi tugas kami yang duduk di Banggar dan TAPD untuk menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi teman-teman media,” katanya.
Aryo menegaskan, Komisi III akan mendorong TAPD menghitung ulang apakah alokasi sekitar Rp500 juta telah memadai. Pembahasan tersebut juga akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta kemungkinan penyesuaian pada pos anggaran lain.
“Walaupun kita tahu memang APBD turun, nanti kita bisa mengkaji pos-pos mana yang memang bisa kita lihat dan mungkin digeser untuk mendukung kebutuhan publikasi media,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Blitar, Prawoto Sadewo, berharap anggaran publikasi pemerintah daerah dapat ditingkatkan guna memperkuat sinergi antara Pemkab Blitar dan media. Menurutnya, media berperan menyampaikan program, kebijakan, serta kinerja pemerintah kepada masyarakat.
Prawoto juga menilai publikasi dapat membantu memperkenalkan potensi Kabupaten Blitar, mulai dari sektor ekonomi, pariwisata, UMKM hingga pertanian. Informasi yang menjangkau khalayak luas diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah bagi investor dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, publikasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai penting agar masyarakat mengetahui pelaksanaan program pembangunan. Namun, besaran akhir anggaran publikasi media 2027 masih menunggu hasil pembahasan APBD antara legislatif dan pemerintah daerah. (Wiro)














