JAKARTA, Kabinetri.id – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026, memunculkan perdebatan mendasar mengenai batas antara keputusan personal seorang pejabat negara dan kewajiban pertanggungjawaban kepada pemilih. Menurut keterangan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, surat pengunduran diri yang diajukan dengan merujuk Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut hanya mencantumkan pernyataan berhenti atas permintaan sendiri tanpa menyertakan alasan terperinci.
Perbedaan narasi segera tampak dari pernyataan dua pucuk pimpinan eksekutif pada hari yang sama. Melalui unggahan video di akun Instagram resminya pada 12 November malam, Gibran menyatakan bahwa langkah mundur tersebut merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah. Sebaliknya, dalam konferensi pers pada siang harinya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pengunduran diri itu diambil karena berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sistem konstitusional terkait syarat pendidikan.
Keterangan Presiden Prabowo merujuk pada dua putusan lembaga peradilan yang terbit sebelumnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas, yang kemudian ditindaklanjuti pencabutannya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di saat bersamaan, surat pengunduran diri tersebut diserahkan bertepatan dengan jadwal bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi, sebuah proses pengawasan parlemen yang secara otomatis gugur ketika jabatan wakil presiden lowong.
Di titik inilah muncul kritik tajam dari sudut pandang etika demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam konstruksi Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Wakil presiden bukanlah jabatan privat atau kontrak kerja korporasi yang dapat diakhiri sewaktu-waktu dengan dalih urusan pribadi tanpa penjelasan terbuka kepada pemberi mandat. Jabatan tersebut lahir dari pemilihan umum langsung yang melibatkan puluhan juta suara warga negara, sehingga melekat di dalamnya tanggung jawab politik, moral, dan konstitusional hingga masa jabatan berakhir.
Pandangan kritis yang berkembang di ruang publik menilai bahwa membungkus peristiwa ketatanegaraan besar dengan narasi “alasan pribadi” berisiko mereduksi makna akuntabilitas publik. Ketika alasan resmi dalam surat kenegaraan dikosongkan dan narasi publik diarahkan pada ranah personal, sementara kepala negara justru menyebut adanya konsekuensi putusan hukum, publik kehilangan hak untuk memperoleh penjelasan yang utuh dan konsisten. Dalam perspektif ini, pengunduran diri tanpa pertanggungjawaban terbuka dipandang tidak sejalan dengan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat yang telah memberikan mandat melalui bilik suara.
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat preseden kontras ketika Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta, mengundurkan diri pada Desember 1956. Dalam catatan sejarah parlemen, Bung Hatta menyampaikan secara terbuka dan tertulis alasan prinsipil serta perbedaan pandangan politiknya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat luas. Transparansi tersebut menempatkan pengunduran diri bukan sebagai penghindaran dari ruang uji publik, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kenegarawanan kepada rakyat yang diwakilinya.
Di sisi lain, sejumlah pakar hukum tata negara dan pengamat politik melihat langkah mundur secara sukarela dari sudut pandang fungsionalitas konstitusi. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, dalam catatannya menjelang penyerahan surat pengunduran diri tersebut, menilai bahwa pengunduran diri sukarela berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 merupakan mekanisme konstitusional yang sah untuk mengakhiri kebuntuan hukum dan menghormati putusan pengadilan. Dari perspektif stabilitas pemerintahan, pilihan untuk mundur dinilai dapat mencegah eskalasi krisis politik berkepanjangan yang berpotensi menyita energi penyelenggaraan negara.
Dua sudut pandang tersebut memperlihatkan ketegangan antara legalitas prosedural dan akuntabilitas substantif dalam praktik demokrasi. Secara prosedural, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 memang memberi ruang bagi wakil presiden untuk berhenti atas permintaan sendiri tanpa mewajibkan pencantuman alasan tertentu di dalam surat resmi kepada MPR. Namun secara substantif, demokrasi menuntut lebih dari sekadar terpenuhinya prosedur administratif.
Ketika seorang pejabat publik tertinggi meninggalkan mandat pemilih, penjelasan yang jujur, selaras antarlembaga negara, dan dapat diuji secara terbuka merupakan bagian tak terpisahkan dari penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Tanpa keterbukaan tersebut, pengunduran diri dengan dalih alasan pribadi akan terus menyisakan pertanyaan publik mengenai sejauh mana prinsip akuntabilitas benar-benar ditegakkan dalam kehidupan bernegara. (LEN)














