BLITAR, Kabinetri.id– Tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka di Kota Blitar. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Blitar (GMB) menggelar aksi damai dengan membentangkan kain putih sepanjang 100 meter sebagai media petisi, Senin (29/6/2026).
Aksi yang dimulai dari kawasan Istana Gebang itu berlanjut di depan Gedung DPRD Kota Blitar saat rapat paripurna tengah berlangsung. Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba bersama sejumlah anggota DPRD, termasuk Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, keluar menemui massa dan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan evaluasi total pelaksanaan Program MBG.
Dalam aksinya, massa menegaskan evaluasi bukan ditujukan untuk menghentikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut, melainkan memperbaiki pelaksanaan agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Koordinator GMB, Mariono Setyo Budi atau Budi Kempes, mengatakan aksi tersebut merupakan inisiatif murni masyarakat tanpa dukungan sponsor maupun kepentingan politik.
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Program MBG agar anggaran negara tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
“Kami tidak menolak anak-anak mendapat makanan bergizi. Yang kami tolak adalah jika program ini dijadikan bancakan. Pemerintah harus berani membersihkan pelaksana yang nakal dan menata ulang seluruh mekanismenya,” ujar Budi.
GMB juga menyoroti keberadaan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak menjalankan tujuan utama program. Massa meminta pemerintah menindak tegas penyelenggara yang lebih mengutamakan keuntungan dibanding kualitas pelayanan dan pemenuhan gizi penerima manfaat.
Selain itu, Budi menilai berbagai aksi dukungan terhadap Program MBG yang dilakukan kelompok tertentu perlu dikritisi apabila lebih didorong kepentingan ekonomi daripada kepentingan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba menyatakan evaluasi merupakan bagian yang wajar dalam setiap kebijakan publik. Namun, ia menegaskan evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghentikan Program MBG.
“Kami mendukung evaluasi total terhadap Program MBG agar pelaksanaannya semakin baik, semakin tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Tetapi kami tidak mendukung apabila program ini dihentikan,” kata Elim (29/6).
Menurutnya, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan, pemerintah wajib segera melakukan pembenahan sehingga tujuan utama program tetap tercapai.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menilai evaluasi harus menyentuh seluruh aspek pelaksanaan program, termasuk mekanisme pengadaan barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat.
Ia mencontohkan pengadaan sejumlah kebutuhan pendukung seperti kendaraan operasional maupun perlengkapan lain yang perlu dikaji ulang agar anggaran negara lebih efisien dan tepat sasaran.
“Program ini tetap harus berjalan karena manfaatnya dibutuhkan masyarakat. Namun pelaksanaannya harus bersih, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan publik terhadap program pemerintah semakin kuat,” tegas Syahrul.
Melalui aksi tersebut, GMB berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, mulai dari mekanisme pengadaan, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran, tanpa menghilangkan tujuan utama program dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. (Wiro)
