BLITAR, Kabinetri.id— PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menggelar Training of Trainers (TOT) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Blitar Raya 2026 di KDKMP Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Rabu (16/9/2026). Sebanyak 100 peserta mengikuti pelatihan yang membahas penguatan pengelolaan koperasi, sistem distribusi, serta pengembangan ekonomi masyarakat desa.
Kegiatan tersebut dipimpin Direktur Marketing dan Keuangan PT Agrinas Pangan Nusantara, Paulo Simoes. Hadir pula Kasdim 0808/Blitar Mayor Inf Imam Suyoso, S.Ag., jajaran Forkopimcam, Danramil jajaran Kodim 0808/Blitar, perwakilan lurah dan kepala desa, pengurus Koperasi Merah Putih, serta petugas SPPI KMP dari wilayah Kota dan Kabupaten Blitar.
Paulo Simoes: KDKMP Jadi Jaringan Distribusi
Dalam sambutan pembukaan, Paulo Simoes menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pendirian KDKMP Karangsari.
Ia menyebut pengembangan KDKMP sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri Koperasi. Ke depan, program penyaluran barang bersubsidi disebut akan dialokasikan melalui jaringan KDKMP.
“Kehadiran KDKMP merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menggerakkan roda ekonomi dari tingkat desa demi mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Paulo.
Menurutnya, keberadaan koperasi di tingkat desa juga diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membangun sistem distribusi yang lebih dekat dengan konsumen.
Pangkas Rantai Distribusi
Pada sesi materi, Paulo menjelaskan KDKMP dikaitkan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Salah satu fokus yang disampaikan adalah pemangkasan rantai pasok yang dinilai selama ini terlalu panjang. Melalui pola distribusi dari produsen ke KDKMP kemudian kepada masyarakat, jalur distribusi diharapkan menjadi lebih pendek.
Skema tersebut juga diarahkan untuk menekan harga barang di tingkat masyarakat serta memberikan harga jual yang layak bagi hasil panen petani.
Negara Siapkan Infrastruktur dan Digitalisasi
Paulo mengatakan negara berperan sebagai inisiator dalam menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung KDKMP. Dukungan tersebut mencakup pembangunan sarana dan infrastruktur gerai, sistem digitalisasi, akses pembiayaan, hingga pembukaan akses pasar.
KDKMP juga diarahkan menjadi salah satu saluran untuk menyerap produk UMKM lokal melalui skema offtaker.
Sementara itu, pengelolaan koperasi tetap mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi dan gotong royong. Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme koperasi, termasuk Rapat Anggota Tahunan (RAT), dengan melibatkan partisipasi warga.
Kasdim: Pembekalan Percepat Operasional KDKMP
Kasdim 0808/Blitar Mayor Inf Imam Suyoso mengatakan TOT memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman para pengelola KDKMP.
Pembekalan tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan operasional sekaligus pengembangan KDKMP di wilayah Blitar Raya.
“TOT ini sangat krusial untuk memberikan pembekalan serta meningkatkan pemahaman para pengelola KDKMP,” ujar Imam.
Ia berharap materi yang diberikan dapat diterapkan oleh para pengelola sehingga pelaksanaan program KDKMP di tingkat desa dan kelurahan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Koordinasi Antarinstansi Perlu Dilakukan Berkelanjutan
Menutup rangkaian kegiatan, Kasdim 0808/Blitar mengingatkan pentingnya pemantauan dan koordinasi secara berkala antarinstansi terkait.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis, mulai dari proses pembangunan fisik gerai hingga persoalan yang dapat muncul dalam operasional KDKMP.
Dengan koordinasi yang berkelanjutan, pengembangan KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar diharapkan dapat berjalan secara terarah dan mendukung pelaksanaan program koperasi di tingkat desa dan kelurahan. (Wiro)
