BLITAR, Kabinetri.id— Dugaan pemalsuan tanda tangan dan pencatutan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pengajuan transaksi keuangan atau pinjaman pada salah satu koperasi di wilayah Kanigoro dilaporkan ke Satreskrim Polres Blitar, Selasa (22/9/2026).
Laporan tersebut disampaikan kuasa hukum Wahyu Chandra Triawan, SH, untuk mendampingi kliennya dalam membuat laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana tersebut. Terlapor disebut berinisial NV, yang berdasarkan keterangan pelapor merupakan anggota Bhayangkari. Suami NV diketahui masih aktif berdinas di Polres Blitar Kota.
Laporan itu tercatat dalam surat LPM/349.SATRESKRIM/IX/2026/SPKT/POLRESBLITAR, tertanggal 22 September 2026.
Berdasarkan keterangan tim kuasa hukum, korban baru mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan data pribadi dan pemalsuan tanda tangan sekitar dua bulan terakhir.
Namun, setelah dilakukan penelusuran terhadap data transaksi yang ditemukan, dugaan penggunaan data tersebut disebut telah berlangsung sejak Desember 2025.
Hingga laporan dibuat, sedikitnya terdapat tiga orang yang disebut menjadi korban dalam dugaan perkara tersebut. Data identitas dan tanda tangan korban diduga digunakan untuk kepentingan pengajuan transaksi keuangan atau pinjaman pada salah satu koperasi yang berada di Kecamatan Kanigoro.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan proses penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Status pihak yang dilaporkan juga masih sebagai terlapor, sehingga seluruh dugaan dalam laporan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang terbukti.
Chandra mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penanganan laporan kepada penyidik Satreskrim Polres Blitar.
“Kami menaruh kepercayaan penuh kepada jajaran Satreskrim Polres Blitar untuk memproses perkara ini secara objektif, transparan, dan profesional tanpa pandang bulu demi keadilan bagi masyarakat,” ujar Chandra usai menyerahkan laporan pengaduan.
Menurut pihak pelapor, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan, tetapi juga menyangkut penggunaan data identitas seseorang dalam transaksi keuangan tanpa sepengetahuan pemilik data.
Karena itu, pelapor berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif sekaligus memberikan kejelasan mengenai bagaimana data dan dokumen yang diduga digunakan dalam pengajuan pinjaman tersebut dapat diproses oleh lembaga keuangan atau koperasi.
Kasus ini juga menjadi perhatian terhadap mekanisme verifikasi data dalam pengajuan pinjaman. Pihak pelapor mengimbau lembaga keuangan dan koperasi agar meningkatkan ketelitian dalam memeriksa identitas, keabsahan dokumen, serta kesesuaian tanda tangan pemohon sebelum transaksi atau pencairan pinjaman dilakukan.
Selanjutnya, penyidik diharapkan dapat menelusuri asal-usul dokumen, mekanisme pengajuan transaksi, penggunaan data korban, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan proses tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan.
Hingga laporan ini disampaikan, keterangan mengenai dugaan perkara tersebut masih berasal dari pihak pelapor dan kuasa hukumnya. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. (Wiro)














