BLITAR, Kabinetri.id— Pembagian lahan garapan Perhutani yang dikelola Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, kembali dipersoalkan warga Desa Gledug. Persoalan mencakup dugaan jual-beli lahan garapan, pembagian kepada keluarga atau orang dekat pengurus, hingga belum terealisasinya janji pemberian lahan pengganti bagi warga yang disebut belum memperoleh hak garapan.
Dalam sebuah rapat yang sebelumnya digelar di Balai Desa Gledug, muncul keterangan mengenai dugaan adanya uang dari hasil jual-beli lahan yang disebut mengalir kepada sejumlah pihak. Keterangan tersebut disampaikan DN/SKO, yang disebut sebagai oknum Pokja Gledug.
“Sebagian uang diminta oknum Perhutani, loreng, coklat dan selebihnya kita buat acara selametan dan operasional di lapangan,” ujar DN/SKO dalam keterangan rapat tersebut.
Selain persoalan uang, pembagian lahan juga dipertanyakan karena disebut diberikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat pengurus. Ketua Karang Taruna Gledug, Anton, menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut pernah disebut adanya pembagian beberapa petak lahan kepada keluarga salah satu pengurus.
“Keluarga Pak SKO dapat tujuh petak lahan di Blok A, tiga buat Pak SKO, dua buat Pur CKNG dan istrinya. Masih banyak orang terdekat Pokja juga dapat lahan garapan mulai dua sampai empat petak,” kata Anton, mengutip keterangan yang disampaikan dalam rapat.
Persoalan lain muncul terkait janji pemberian lahan tebangan Sengon di kawasan Jati Dudo kepada warga Gledug yang belum memperoleh lahan garapan. BD, yang disebut sebagai pengurus LMDH Wonosobo Desa Sumberingin, sebelumnya menyampaikan bahwa lahan tersebut akan diberikan sebagai solusi.
“Nanti bagi warga Gledug yang belum dapat haknya, akan kita kasih di lahan tebangan Sengon Jati Dudo,” ujar BD dalam rapat di Balai Desa Gledug.
Namun, hingga kini janji tersebut disebut belum terealisasi. Salah satu alasan yang disampaikan pihak LMDH adalah lokasi lahan tebangan Sengon berada di wilayah Desa Sumberingin sehingga dianggap menjadi hak warga desa tersebut.
Klaim itu kemudian dipertanyakan warga Gledug. Berdasarkan keterangan Hadi, salah seorang tokoh masyarakat Gledug, data peta bidang yang dimiliki desa dan informasi pemetaan menunjukkan kawasan Jati Dudo masuk wilayah Gledug. Ia meminta seluruh pihak menggunakan data terbaru dan dasar hukum yang jelas.
“Kalau LMDH mengklaim lahan tebangan Sengon masuk wilayah Sumberingin, silakan hadirkan peta terbaru, jangan cuma asumsi. Ini negara hukum, jadi semua harus berdasarkan fakta hukum juga,” ujarnya.
Kepala Desa Sumberingin Joko mengatakan persoalan peta bidang dan tapal batas desa lebih dipahami oleh sekretaris desa. Sekdes Sumberingin Maskur menjelaskan bahwa batas wilayah yang berkaitan dengan kawasan hutan masih memerlukan kepastian pemetaan.
“Pihak desa belum sepenuhnya menerima soal tapal batas desa, karena ada wilayah Perhutani yang belum dipetakan,” tutur Maskur (22/9).
Sementara itu, Perhutani sebelumnya melalui Mantri Miftaudin, dalam rapat yang disaksikan warga dan Forkopimcam pada 4 Mei 2026, menyatakan akan memberikan lahan tebangan Sengon sebagai pengganti bagi warga Gledug yang belum mendapatkan lahan garapan.
“Bagi warga yang belum dapatkan lahan garapan, kita akan ganti tebangan Sengon tersebut,” ujar Miftaudin.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat warga Gledug yang mengaku belum menerima lahan garapan. Hingga berita ini diturunkan, Budi dan pihak LMDH Wonosobo Desa Sumberingin belum memberikan keterangan terkait tudingan tersebut. (Wiro)














