BLITAR, Kabinetri.id– Gerakan Masyarakat Blitar (GMB) menyoroti dugaan pencemaran Kali Genjong dan Kali Lekso yang dikaitkan dengan aktivitas peternakan PT Greenfields Indonesia. Melalui aksi yang berlangsung pada 13–15 Oktober 2026 di wilayah Desa Ngadirenggo, Dusun Pijiombo, GMB mendesak perusahaan memberikan kejelasan terkait pengelolaan limbah, penanganan persoalan lingkungan, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
Aksi yang melibatkan sekitar 500 peserta tersebut membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan dugaan pencemaran aliran sungai dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. GMB meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti secara terbuka melalui pemeriksaan objektif dan langkah penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinator aksi GMB, Budi Kempes, mengatakan persoalan lingkungan yang menjadi keresahan warga perlu mendapat penanganan serius. Menurutnya, dugaan pencemaran tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan mengenai kondisi lingkungan maupun langkah penyelesaiannya.
GMB mendesak PT Greenfields Indonesia memberikan penjelasan mengenai sistem pengelolaan limbah peternakan yang dijalankan. Perusahaan juga diminta memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, GMB menyoroti transparansi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional peternakan.
“Meminta adanya transparansi, kejelasan dan optimalisasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bagi masyarakat sekitar terkait dengan Corporate Social Responsibility (CSR),” terang Budi Kempes.
Menurut GMB, penyelesaian persoalan tersebut perlu didukung data yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan kualitas air Kali Genjong dan Kali Lekso, identifikasi sumber pencemar, serta evaluasi sistem pengelolaan limbah dinilai menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi lingkungan secara objektif.
Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan instansi berwenang dalam menentukan langkah penanganan. Apabila ditemukan pencemaran atau pelanggaran, tindak lanjut perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Dengan adanya data yang dapat dipertanggungjawabkan, pihak-pihak terkait nantinya dapat memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyelesaikan persoalan sekaligus memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan kepentingan warga,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan PT Greenfields Indonesia, Angga, belum memberikan penjelasan substantif ketika dimintai keterangan usai menemui massa aksi. Ia hanya menyampaikan, “Mohon maaf.”
Dengan belum adanya penjelasan lebih lanjut dari pihak perusahaan, klarifikasi mengenai dugaan pencemaran dan sistem pengelolaan limbah masih menjadi perhatian dalam perkembangan persoalan tersebut.
GMB berharap perusahaan dan instansi terkait dapat menindaklanjuti tuntutan melalui langkah yang terbuka, terukur, dan berbasis hasil pemeriksaan. Kepastian mengenai kondisi Kali Genjong dan Kali Lekso diharapkan dapat menjawab keresahan masyarakat sekaligus memastikan perlindungan lingkungan di sekitar wilayah peternakan.
Hingga berita ini disusun, dugaan pencemaran tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan yang objektif. Klarifikasi perusahaan serta hasil penelusuran instansi berwenang menjadi bagian penting untuk memastikan fakta dan menentukan langkah penanganan selanjutnya. (Wiro)














