JAKARTA, Kabinetri.id— Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang. Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil diskusi Presiden bersama sejumlah akademisi mengenai pengelolaan gambut dan potensi karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pembentukan BPGMN diarahkan untuk memperkuat pendekatan pengelolaan gambut secara menyeluruh dengan melibatkan ilmuwan dan kalangan profesional.
Pelibatan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pencegahan, penelitian, pemetaan kawasan, hingga pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi potensi kebakaran sejak tahap awal.
“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Selain memperkuat pengelolaan dari sisi riset dan pemetaan, pemerintah juga menaruh perhatian pada penanganan karhutla di lapangan. Satgas Darat akan dioptimalkan agar mampu merespons kebakaran secara langsung di lokasi dan melakukan penanganan sedini mungkin.
Penguatan operasi tersebut juga akan didukung optimalisasi sarana pemadaman, termasuk pemanfaatan pompa air portabel dan pengeboran dangkal. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas respons, khususnya di kawasan gambut yang membutuhkan penanganan cepat.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan perangkat desa dan masyarakat sekitar kawasan gambut melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan dinilai memiliki posisi penting dalam melakukan pencegahan serta memberikan respons awal ketika kebakaran terjadi.
Teddy menyampaikan, pengelolaan gambut ke depan akan mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, teknologi, operasi lapangan, dan pengalaman masyarakat.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” katanya.
Melalui pembentukan BPGMN dan penguatan operasi darat, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang terintegrasi, mulai dari pencegahan, pemetaan dan deteksi dini hingga respons di lapangan. Upaya tersebut melibatkan ilmuwan, profesional, pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat di sekitar kawasan gambut. (Red)
Sumber: BPMI Setpres














