banner 300250
banner 300250
BudayaDAERAHDPREkonomiKESRAMARVESPemerintah DaerahPOLITIKsosial

Dana Desa Blitar Disebut Terpangkas 70 Persen, Kades Keluhkan Banyak Program Tak Lagi Terbiayai

×

Dana Desa Blitar Disebut Terpangkas 70 Persen, Kades Keluhkan Banyak Program Tak Lagi Terbiayai

Sebarkan artikel ini
Sosialisasi Pendidikan Terhadap Dinamika Pemerintahan

BLITAR, Kabinetri.id— Pemangkasan Dana Desa menjadi sorotan sejumlah kepala desa di Kabupaten Blitar. Anggaran yang disebut berkurang hingga sekitar 70 persen dinilai membuat pemerintah desa semakin terbatas dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.

Keluhan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Terhadap Dinamika Pemerintahan yang menghadirkan anggota DPRD Jawa Timur Guntur Wahono di Hall Grand Mansion Hotel Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kamis (1/10/2026).

Guntur mengatakan, persoalan Dana Desa menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan kepala desa dalam forum tersebut.

Menurutnya, sebelum terjadi pemangkasan saja masih terdapat berbagai kebutuhan pembangunan di desa yang belum dapat dibiayai secara optimal.

“Dengan angka seratus persen saja masih banyak sektor yang belum bisa mereka danai, apalagi saat ada pemangkasan seperti ini,” kata Guntur.

Kades Soroti Dampak Pemangkasan Anggaran

Guntur menjelaskan, kepala desa kini harus semakin selektif dalam menentukan program yang dapat dijalankan. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa harus menyesuaikan kembali sejumlah kebutuhan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

“Ternyata banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa di Kabupaten Blitar ini,” ujarnya.

Para kepala desa, lanjut Guntur, berharap pemerintah dapat mengembalikan alokasi Dana Desa seperti sebelumnya. Harapan tersebut disampaikan karena kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa masih cukup besar.

Dana Desa Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

Guntur menyebut besaran Dana Desa tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah pusat juga tengah menjalankan sejumlah program strategis, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dukungan anggaran.

Karena itu, menurut Guntur, diperlukan sumber pembiayaan lain untuk program-program tersebut agar tidak semakin menekan ruang fiskal Dana Desa.

“Untuk menyelamatkan anggaran Dana Desa, anggaran KDMP dan MBG harus dicarikan sumber lain,” tegasnya.

Kades Cari Alternatif lewat Aspirasi DPRD

Keterbatasan Dana Desa membuat sebagian pemerintah desa mulai mencari alternatif pembiayaan melalui program yang dapat diusulkan melalui jalur aspirasi anggota DPRD.

Usulan tersebut dapat disampaikan melalui DPRD Kabupaten Blitar maupun DPRD Provinsi Jawa Timur. Namun, Guntur mengakui realisasinya juga menghadapi kendala karena adanya keterbatasan anggaran di daerah.

“Ada persoalan lagi ketika ada pemangkasan anggaran dari pusat yang membuat dewan-dewan di daerah ini tidak banyak bisa merealisasi usulan-usulan masyarakat yang pernah ditampung,” ungkapnya.

Guntur mengatakan pihaknya tetap berupaya menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Namun, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena terbentur kemampuan anggaran.

“Kami berupaya semua aspirasi di dapil kami dapat kami tampung, namun saat realisasi banyak kendala, seperti tidak tercukupi atau terealisasi dari para pemohon,” terangnya.

Guntur Minta Dialog Desa dan DPRD Berlanjut

Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Guntur mendorong agar komunikasi antara pemerintah desa dan wakil rakyat terus diperkuat.

Ia berharap kegiatan sosialisasi tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga ruang bagi perangkat desa untuk menyampaikan kondisi riil, gagasan, serta kebutuhan masyarakat.

“Dialog seperti kegiatan hari ini harus terus berlanjut, dan kami akan memberikan ruang kesempatan pada kegiatan sosialisasi dewan berikutnya,” katanya.

Guntur juga mempersilakan perangkat desa menyampaikan gagasan dan harapan dalam forum berikutnya.

Menurutnya, perangkat desa memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menjalankan pelayanan pemerintahan di tingkat desa.

“Karena bagaimanapun mereka adalah ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa,” pungkas Guntur.  (Wiro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *