BLITAR, Kabinetri.id– Keluhan terkait pengelolaan tiket di kawasan wisata Makam Bung Karno (MBK) kembali mencuat. Setelah sebelumnya sempat viral soal mahalnya tarif di PIPP (Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan), parkir bus wisata, hingga retribusi kawasan, kini sorotan datang dari wisatawan rombongan asal Gresik yang menilai sistem administrasi tiket belum transparan dan kurang profesional.
Ketua rombongan, Chusnul (60), mengaku mengalami ketidaksesuaian dalam perhitungan jumlah tiket saat memasuki kawasan PIPP pada Minggu (26/4/2026). Ia menyebut, rombongan yang dibawanya berjumlah 50 orang dengan armada 1 Bus , namun oleh petugas tetap dihitung satu bus berisi 60 orang.
“Seharusnya kami hanya membayar sesuai jumlah peserta, yakni sekitar Rp200 ribu dari tiket resmi per orang Rp 4.000,-. Tapi karena dihitung 60 orang, kami harus menambah Rp40 ribu,” ujar Chusnul.
Tak hanya itu, persoalan lain muncul saat rombongan memasuki area Makam Bung Karno. Tiket yang sebelumnya dibeli sebanyak 60 lembar diminta seluruhnya oleh petugas di pintu masuk, namun tidak dikembalikan ataupun diganti dengan bukti administrasi resmi.
Menurut Chusnul, kondisi tersebut menyulitkan dirinya sebagai penanggung jawab rombongan, terutama dalam hal pelaporan keuangan perjalanan. Ia menilai seharusnya ada mekanisme penggantian tiket dengan bukti resmi seperti kwitansi atau tanda terima.
“Kalau tiket diambil, minimal kami diberi bukti. Karena saya harus mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran kepada rombongan,” jelasnya.
Keluhan ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengelolaan tiket, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks pariwisata, aspek administrasi yang jelas dan profesional menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan pengunjung.
Jika ditarik lebih luas, kasus ini juga memperlihatkan adanya asumsi sepihak dalam standar perhitungan kapasitas bus, yang tidak selalu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Di sisi lain, pengelola mungkin memiliki dasar aturan tertentu, namun minimnya komunikasi membuat kebijakan tersebut terkesan tidak adil bagi wisatawan.
Chusnul berharap ke depan pengelolaan tiket di kawasan wisata unggulan Kota Blitar ini dapat dibenahi. Ia menekankan pentingnya transparansi, kejelasan prosedur, serta profesionalitas layanan agar tidak merugikan pengunjung.
Perbaikan sistem tiket dinilai menjadi langkah krusial, bukan hanya untuk menghindari keluhan serupa, tetapi juga menjaga citra destinasi wisata sejarah yang menjadi ikon nasional tersebut. (Wiro)
