banner 300250
banner 300250
BISNISDAERAHDPREkonomiHukumKESRAMARVESPemerintah DaerahPOLITIKsosial

Retribusi Kios Kidul Pasar Legi Naik 333 Persen, Pedagang Wadul ke DPRD Kota Blitar

×

Retribusi Kios Kidul Pasar Legi Naik 333 Persen, Pedagang Wadul ke DPRD Kota Blitar

Sebarkan artikel ini
Pedagang Pasar Wadul ke DPRD Kota Blitar

BLITAR, Kabinetri.id— Kenaikan retribusi sewa kios hingga 333 persen dikeluhkan pedagang kawasan Kidul Pasar Legi Kota Blitar. Mereka meminta keringanan pembayaran setelah tarif sewa yang sebelumnya Rp900 ribu per tahun naik menjadi Rp3 juta per tahun.

Keluhan tersebut disampaikan Paguyuban Pedagang Kidul Pasar Legi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPRD Kota Blitar di Kantor DPRD Kota Blitar, Jalan A. Yani, Jumat (6/11/2026).

Ketua Paguyuban Kios Kidul Pasar Legi, Aris Dwi Rahayu, mengatakan kenaikan tarif tersebut mengakibatkan beban pembayaran pedagang meningkat. Apalagi, kondisi aktivitas perdagangan di kawasan pasar dinilai belum sepenuhnya pulih sejak pandemi Covid-19.

Menurut Aris, pada 2024 pedagang masih dikenai retribusi sewa sebesar Rp900 ribu per tahun. Namun, berdasarkan ketentuan peraturan daerah terbaru, tarif pada 2025 dan 2026 meningkat menjadi Rp3 juta per tahun untuk setiap kios berukuran sekitar 12 meter persegi.

Pedagang bahkan diminta membayar tagihan untuk dua tahun sekaligus, yakni periode 2025–2026, dengan total Rp6 juta per kios.

“Kami langsung ditagih untuk dua tahun sekaligus sebesar Rp6 juta. Kondisi ekonomi pedagang saat ini masih belum pulih sejak pandemi Covid-19. Kami sebelumnya sudah mengajukan permohonan keringanan kepada wali kota, BPKAD, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tetapi belum mendapatkan jawaban. Karena itu, kami meminta adanya keringanan retribusi,” ujar Aris.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, menyampaikan bahwa pedagang dapat mengajukan permohonan keringanan secara individual kepada pemerintah daerah.

Permohonan tersebut perlu disertai alasan yang jelas dan bukti pendukung sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi.

“Dinas terkait telah merespons dengan meminta pedagang mengajukan surat permohonan keringanan secara individu, disertai alasan yang konkret. Kami juga menyarankan agar dilengkapi bukti pendukung, misalnya dokumentasi kondisi kios dan aktivitas perdagangan. Komisi II akan mengawal proses ini agar keluhan pedagang dapat ditindaklanjuti,” kata Yohan.

Yohan menambahkan, dalam pertemuan tersebut pedagang menyampaikan usulan kenaikan tarif sebesar 30 persen dari tarif sebelumnya. Dengan dasar tarif Rp900 ribu per tahun, nilai yang diusulkan menjadi sekitar Rp1,17 juta atau dibulatkan menjadi Rp1,2 juta per tahun.

Selanjutnya, Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan dilibatkan dalam proses verifikasi faktual. Langkah tersebut diperlukan untuk menilai kondisi masing-masing kios, mengingat tingkat omzet pedagang tidak sama.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Blitar, Yasa Kurniawanto, menyebut kondisi keramaian pasar juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan kebijakan retribusi.

Menurutnya, upaya meningkatkan aktivitas perdagangan perlu berjalan beriringan dengan penyesuaian tarif agar kawasan pasar kembali menarik bagi masyarakat.

Sebagai salah satu rencana pengembangan, Komisi II akan mengawal kajian penataan kawasan selatan Pasar Legi dan sekitarnya. Salah satu konsep awal yang disampaikan adalah pengembangan kawasan tersebut menjadi pusat aktivitas pasar malam Kota Blitar.

“Faktor yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meramaikan kembali pasar. Kami akan mengawal kajian pengembangan kawasan selatan Pasar Legi dan sekitarnya. Salah satu konsep awalnya adalah menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pasar malam Kota Blitar untuk menarik minat masyarakat,” pungkas Yasa. (Wiro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *