BLITAR, Kabinetri.id— Pemerintah Kota Blitar memperkuat transformasi layanan kependudukan melalui perluasan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan integrasi data untuk mendukung perlindungan sosial yang lebih akurat. Hingga Semester I 2026, aktivasi IKD di Kota Blitar mencapai 32.577 jiwa atau 26,32 persen.
Penguatan layanan tersebut dilakukan melalui sinergi Pemkot Blitar bersama anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Sinergi itu mengemuka dalam Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk melalui Layanan Jemput Bola di Daerah di Balai Kota Koesoemo Wicitra, Minggu (20/9/2026). Kegiatan menghadirkan Romy Soekarno dan Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri Erliani Budi Lestari.
Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin mengatakan, digitalisasi layanan harus tetap diikuti pelayanan langsung agar pemerintah tidak semakin jauh dari masyarakat.
“Kita menerapkan konsep layanan jemput bola, layanan yang betul-betul memperhatikan masyarakat sebagai pusat layanan itu sendiri. Sehingga pemerintah menyesuaikan kepada masyarakat, bukan masyarakat yang menyesuaikan kepada pemerintah,” kata Mas Ibin.
Data kependudukan Semester I 2026 mencatat jumlah penduduk Kota Blitar sebanyak 162.992 jiwa. Rinciannya, 81.218 laki-laki dan 81.774 perempuan. Penduduk tersebar di Kecamatan Kepanjenkidul sebanyak 46.419 jiwa, Sukorejo 55.695 jiwa, dan Sananwetan 60.878 jiwa.
Mas Ibin menilai integrasi data penting untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai kondisi warga. Menurutnya, data yang terintegrasi dapat memberikan gambaran mengenai program atau bantuan yang telah diterima setiap warga.
“Single identity ini yang bisa mengintegrasikan itu betul-betul akan menjadi acuan. Seorang warga sebenarnya pernah mendapatkan bantuan apa saja, itu akan tercantum di situ,” ujarnya.
Dari sisi digitalisasi perlindungan sosial, Erliani menjelaskan IKD menjadi bagian dari infrastruktur identitas digital yang memungkinkan pertukaran data antarlembaga. Data tersebut dapat digunakan bersama Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data administratif lainnya untuk mendukung proses verifikasi.
“IKD menjadi bagian penting dalam transformasi digital pelayanan publik. Dengan identitas yang terverifikasi dan data yang semakin terintegrasi, proses pelayanan, termasuk perlindungan sosial, dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran,” ujar Erliani.
Erliani menambahkan, masyarakat tetap memiliki ruang untuk melakukan sanggah apabila menemukan ketidaksesuaian data. Sementara agen pendamping bertugas membantu proses edukasi, pendaftaran, verifikasi identitas, hingga pengajuan sanggah, bukan menentukan kelayakan penerima bantuan.
Sementara itu, Romy Soekarno menekankan agar digitalisasi tidak sekadar memindahkan identitas dari dokumen fisik ke perangkat digital.
“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan KTP dari dompet ke telepon genggam. Yang lebih penting adalah bagaimana identitas digital membuat pelayanan publik menjadi lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat,” ujar Romy.
Romy juga mendorong penerapan prinsip one identity, distributed data, controlled access. Artinya, identitas dapat digunakan sebagai penghubung, sementara data tetap berada pada kewenangan masing-masing lembaga dan akses diberikan sesuai kebutuhan.
Pemkot Blitar kini memperluas jaringan Agen Perlinsos mulai dari ASN hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan warga yang membutuhkan perlindungan sosial tetap dapat mengakses layanan meski memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi digital. (Wiro)














