KABINET RI – BONDOWOSO, – Ratusan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Bondowoso menggelar aksi terkait laporan utama majalah Tempo yang dinilai mendiskreditkan partai dan Ketua Umumnya, Surya Paloh.
Dalam pernyataan tersebut, kader NasDem menegaskan bahwa mereka tetap menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Namun, kebebasan itu, menurut mereka, harus dijalankan secara profesional, berimbang, serta mengedepankan prinsip jurnalistik yang akurat dan beretika.
Sorotan utama diarahkan pada isi laporan Tempo yang dinilai tidak proporsional. Kader NasDem menilai pemberitaan tersebut telah melampaui batas dengan melakukan apa yang disebut sebagai upaya pelecehan sistematis terhadap pimpinan partai dan institusi secara keseluruhan.
Dedy FY Katili, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bondowoso mengatakan, salah satu poin yang dipermasalahkan adalah penggunaan judul cover “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” yang dinilai sebagai framing yang menyudutkan.
“Penyematan istilah tersebut seolah menggambarkan partai politik sebagai entitas komersial semata, yang bertentangan dengan nilai dan prinsip perjuangan NasDem,” ungkapnya.
Tak hanya itu, isi laporan juga dinilai membangun opini publik bahwa partai telah terseret dalam kepentingan pragmatis.
Kader NasDem menilai narasi tersebut tidak hanya merugikan secara kelembagaan, tetapi juga mengarah pada upaya pembunuhan karakter terhadap Surya Paloh sebagai figur sentral partai.
Atas dasar itu, kader NasDem menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya adalah keberatan atas pemberitaan yang dinilai tidak menjunjung etika jurnalistik, serta permintaan agar Tempo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Surya Paloh dan seluruh kader NasDem di Indonesia.
“Selain itu, kami juga mendesak Dewan Pers untuk segera mengambil langkah tegas terhadap media tersebut. Bahkan, kader NasDem meminta adanya sanksi berat hingga penonaktifan, jika terbukti terjadi pelanggaran serius terhadap fungsi pers sebagai penyampai informasi yang akurat dan berimbang,” tegas Dedy FY Katili.
Tuntutan lain yang disuarakan adalah dorongan agar proses hukum berjalan secara adil, sebagai bagian dari upaya menjaga marwah institusi politik dan kepercayaan publik terhadap media. (risky amirul)
