BLITAR ,Kabinetri.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025. Rapat berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (24/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi, didampingi Wakil Ketua II Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, serta Sekretaris DPRD Haris Susianto. Hadir dalam agenda tersebut Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Supriadi menjelaskan bahwa LKPJ Tahun 2025 telah disampaikan Bupati Blitar melalui surat resmi tertanggal 27 Maret 2026. Dokumen tersebut kemudian dipaparkan dalam rapat paripurna pada 30 Maret 2026 dan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi sehari setelahnya.
Juru bicara Pansus, Anshori Baidlowi, menyampaikan bahwa DPRD secara umum mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar sepanjang 2025. Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perbaikan indikator lingkungan hidup dan risiko bencana.
Namun demikian, DPRD menilai masih terdapat sejumlah persoalan strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar disebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penurunan angka kemiskinan dinilai belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD serta tanggapan Bupati Blitar atas rekomendasi yang diberikan terhadap LKPJ Tahun 2025.
Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD, sekaligus dasar evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan. (Wiro)
