BLITAR, Kabinetri.id– Partai Gerindra menggelar sosialisasi pengelolaan keuangan haji di Hotel Grand Mansion, Kota Blitar, Kamis (30/7/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota Komisi VIII DPR RI Endro Hermono bersama Anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah Dewan Pengawas BPKH, Suryo Tri Utomo, sebagai narasumber utama.
Forum yang diikuti masyarakat atau simpatisan dari Kota Blitar itu menjadi ruang dialog terbuka untuk memberikan pemahaman mengenai tata kelola dana haji, kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, hingga berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi calon jemaah Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Endro Hermono menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR RI saat ini masih terus membahas formulasi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 agar lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan kepada jemaah. Selain itu, pembahasan mengenai penambahan kuota haji melalui jalur diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi juga terus diupayakan.
Menurut Endro, perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah memperoleh berbagai informasi mengenai dana haji. Namun, derasnya arus informasi juga perlu diimbangi dengan edukasi yang benar agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu valid.
“Sinergi antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah terus berjalan untuk merumuskan formulasi biaya haji yang lebih terjangkau. Komitmen tersebut menjadi bagian dari perjuangan kami di parlemen agar masyarakat mendapatkan pelayanan haji yang semakin baik,” ujar Endro.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Partai Gerindra juga menegaskan komitmennya dalam mendorong transparansi pengelolaan dana haji, memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan seluruh investasi dana haji dikelola secara profesional sesuai prinsip syariah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Beberapa materi yang disampaikan meliputi pentingnya keterbukaan laporan dana haji, mulai dari setoran awal jemaah, dana abadi umat hingga virtual account. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai pengelolaan investasi syariah yang aman dan akuntabel, pengawasan terhadap travel haji ilegal, serta upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.
Endro Hermono menambahkan, sosialisasi seperti ini penting untuk terus dilakukan karena masih banyak masyarakat yang ingin mengetahui secara langsung mekanisme pengelolaan dana haji maupun arah kebijakan pemerintah ke depan. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji nasional.
“Kami ingin masyarakat memperoleh informasi yang benar langsung dari sumbernya. Masukan dan aspirasi dari masyarakat Blitar juga menjadi bahan evaluasi bagi Komisi VIII DPR RI dalam menyusun berbagai kebijakan, sehingga ke depan penyelenggaraan ibadah haji semakin transparan, biaya semakin efisien, dan kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat,” kata Endro.
Melalui forum tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi terbaru mengenai pengelolaan dana haji, tetapi juga diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan, keluhan, maupun aspirasi secara langsung kepada para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan haji yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan jemaah. (Wiro)
