BLITAR, Kabinetri.id– Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menguat di Kabupaten Blitar. Sejumlah massa menggelar aksi damai di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Kamis (18/6/2026), untuk menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program strategis nasional tersebut.
Dalam aksi tersebut, massa menilai program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, tetapi juga berdampak positif terhadap sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
Koordinator aksi, Joko Prasetyo, menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kedua, menjadikan program tersebut sebagai katalisator kemandirian petani dan peternak. Ketiga, mendorong terwujudnya kemandirian pangan dan stabilitas harga secara berkelanjutan. Keempat, memastikan MBG menjadi bagian dari upaya mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045.
“Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya memberikan manfaat kepada anak-anak sekolah sebagai penerima langsung, tetapi juga berdampak pada petani, nelayan, pelaku usaha, hingga kaum buruh yang terlibat dalam rantai penyediaan bahan pangan,” kata Joko saat berorasi.
Ia menjelaskan, dukungan masyarakat terhadap MBG muncul karena program tersebut dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas generasi muda Indonesia.
Di Kabupaten Blitar, sekitar 211 ribu pelajar tercatat menjadi penerima manfaat program MBG setiap hari. Makanan yang disajikan kepada siswa juga telah disusun berdasarkan standar gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), mencakup kebutuhan kalori, karbohidrat, protein, serta nutrisi lainnya.
Menurut Joko, manfaat program tersebut memang tidak dapat dirasakan secara instan. Namun, pemenuhan gizi yang baik diyakini mampu meningkatkan kesehatan, daya tahan tubuh, serta kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
“Peningkatan kecerdasan dan kualitas generasi tidak bisa dilihat dalam sehari atau semalam. Semua membutuhkan proses panjang. Karena itu, masyarakat mendukung agar program ini tetap dilanjutkan demi masa depan anak-anak dan generasi muda,” ujarnya.
Menanggapi adanya kelompok yang menyuarakan penolakan terhadap MBG, Joko mengajak seluruh pihak untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang merasakan manfaat program tersebut, khususnya keluarga kurang mampu.
Menurutnya, anak-anak dari keluarga sederhana yang tinggal di pedesaan, wilayah pesisir, maupun daerah terpencil merupakan kelompok yang paling membutuhkan dukungan pemenuhan gizi melalui program tersebut.
“Anak-anak dari keluarga sederhana yang tinggal di desa, wilayah pesisir, maupun daerah terpencil sangat membutuhkan program ini. Jika melihat langsung kondisi mereka, saya yakin aspek kemanusiaan akan menjadi pertimbangan utama,” katanya.
Terkait penghentian sementara pelaksanaan MBG di sejumlah daerah, Joko menilai langkah itu merupakan bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan sistem yang dilakukan pemerintah pusat.
Ia meyakini pemerintah sedang melakukan pembenahan dari aspek administrasi, legalitas, dan tata kelola agar program dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Penghentian sementara bukan berarti program dihentikan selamanya. Ini merupakan bagian dari proses perbaikan sistem agar pelaksanaan MBG ke depan semakin kuat, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” pungkasnya. (Wiro)
