BLITAR, Kabinetri.id– Proses reorganisasi di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patria Kota Blitar menjadi perhatian publik. Hingga kini, jabatan direksi definitif belum terisi, sehingga memunculkan harapan agar Pemerintah Kota Blitar segera menuntaskan proses seleksi demi memastikan keberlangsungan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PDAM Tirta Patria memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, kepastian kepemimpinan dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas organisasi sekaligus mempercepat berbagai program pengembangan perusahaan.
Kekosongan direksi definitif dikhawatirkan dapat memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan strategis. Padahal, PDAM saat ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, perluasan cakupan pelanggan, percepatan penanganan gangguan distribusi, pengurangan tingkat kehilangan air (non-revenue water), hingga penguatan sistem pelayanan berbasis digital.
Berbagai agenda tersebut membutuhkan kepemimpinan yang memiliki visi bisnis, pengalaman manajerial, serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kehadiran direksi definitif juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain penetapan pimpinan baru, pembenahan organisasi secara menyeluruh juga dinilai tidak kalah penting. Reformasi budaya kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, efisiensi operasional, hingga penguatan sistem pengawasan internal perlu berjalan beriringan agar transformasi perusahaan dapat berlangsung optimal.
Masyarakat juga berharap proses seleksi direksi dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Figur yang terpilih diharapkan memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak yang baik, serta mampu membawa PDAM Tirta Patria menjadi perusahaan daerah yang semakin sehat dan berdaya saing.
Sebagai pemegang saham, Pemerintah Kota Blitar memiliki tanggung jawab memastikan seluruh tahapan reorganisasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian jadwal seleksi, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta komitmen memilih calon terbaik menjadi indikator penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap BUMD.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menantikan siapa yang akan mengisi kursi direksi. Yang lebih diharapkan adalah hadirnya kepemimpinan yang mampu menghadirkan perubahan nyata melalui peningkatan kualitas layanan air bersih, percepatan inovasi, serta penguatan kinerja perusahaan.
Momentum reorganisasi ini dinilai menjadi kesempatan bagi PDAM Tirta Patria Kota Blitar untuk melakukan transformasi kelembagaan. Dengan kepemimpinan yang profesional, tata kelola yang baik, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar. (Wiro)
