BLITAR, Kabinetri.id– Gaya kepemimpinan Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar yang belakangan menjadi sorotan publik menuai tanggapan dari Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Blitar Raya, Prawoto Sadewo.
Ia menilai, dinamika yang terjadi saat ini memunculkan kesan tidak biasa di ruang publik, bahkan menyerupai “drama kepemimpinan” yang dipertontonkan kepada masyarakat.
Prawoto mencontohkan, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin memilih bersepeda ke kantor dengan narasi efisiensi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba menggunakan becak listrik dengan alasan memberdayakan pengemudi becak penerima bantuan pemerintah pusat.
“Sekilas terlihat sederhana dan simpatik. Namun di tengah sorotan media dan jagat maya, publik mulai mempertanyakan apakah ini murni efisiensi atau bagian dari pencitraan,” ujar Prawoto, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, karakter masyarakat saat ini telah berubah. Publik tidak lagi menjadi penonton pasif, melainkan semakin kritis dalam membaca simbol dan menilai arah kebijakan pemerintah.
Karena itu, ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar gestur simbolik, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung.
Di sisi lain, Prawoto menyoroti sejumlah persoalan mendasar di Kota Blitar yang hingga kini belum terselesaikan secara optimal. Di antaranya terkait nasib tenaga outsourcing, keterbatasan lapangan pekerjaan, kualitas layanan kesehatan, serta tata kelola rumah sakit.
Selain itu, sektor pendidikan juga masih dihadapkan pada potensi pungutan liar, serta persoalan infrastruktur seperti proyek jembatan di Jalan Gotong Royong yang belum rampung.
“Dalam kondisi ini, masyarakat tentu berharap pemimpin yang mampu menghadirkan arah, ketegasan, dan konsistensi dalam pelayanan,” tegasnya.
Ia menambahkan, konsep efisiensi seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan penggunaan kendaraan dinas, tetapi juga mencakup pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Prawoto juga mengingatkan bahwa fasilitas negara yang melekat pada kepala daerah memiliki fungsi penting untuk menunjang mobilitas dan efektivitas kerja. Jika penggunaan simbol efisiensi justru berpotensi menghambat pelayanan publik, maka hal tersebut perlu dievaluasi.
Lebih lanjut, ia menilai penggunaan sepeda maupun becak listrik bukanlah persoalan selama dilakukan secara proporsional. Namun, jika terus ditampilkan di ruang publik, hal itu berpotensi menimbulkan persepsi sebagai bagian dari pencitraan.
“Yang lebih penting adalah realisasi janji politik. Masyarakat tidak menuntut kesempurnaan, tetapi komitmen nyata. Bahkan jika 40 persen program terealisasi dengan baik, itu sudah menunjukkan kesungguhan,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung adanya kesan ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menurutnya, publik berharap keduanya dapat berjalan selaras dengan mengedepankan kolaborasi.
“Pada akhirnya, kepemimpinan bukan soal bagaimana terlihat sederhana di depan kamera, tetapi bagaimana mampu menyelesaikan persoalan nyata di belakang layar,” pungkasnya. (Wiro)
