BLITAR, Kabinetri.id– Pemerintah pusat memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 dengan mengalokasikan anggaran jumbo mencapai Rp335 triliun, ditambah dana cadangan sebesar Rp67 triliun. Kebijakan strategis ini ditegaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai bentuk komitmen negara dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.
Prasetyo Hadi menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk terus memperbaiki dan memperketat prosedur pelaksanaan program MBG. Presiden menekankan agar program unggulan ini berjalan maksimal, tepat sasaran, serta bebas dari hambatan teknis di lapangan. Dengan pengelolaan yang semakin profesional, MBG diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. [kompas-cnn-dhany]
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa mulai 1 Januari 2026, anggaran operasional MBG akan digunakan sebesar Rp900 miliar per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 persen dialokasikan khusus untuk pembelian bahan baku makanan bergizi. Skema ini dirancang untuk memastikan kualitas menu tetap terjaga sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dalam negeri.
Untuk menjamin kelancaran operasional di lapangan, BGN juga memastikan rekening virtual setiap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan pernah kosong. Sistem otomatis akan mengisi ulang saldo hingga Rp500 juta setiap kali dana terpakai atau berkurang. Dengan mekanisme ini, mitra SPPG tidak lagi dibebani proses pengajuan proposal keuangan, melainkan cukup melaporkan penggunaan anggaran secara rutin setiap bulan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa pelaksanaan program MBG saat ini telah mencapai tingkat keberhasilan 99,99 persen. Meski demikian, Presiden menegaskan tidak ingin cepat berpuas diri. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dan potensi penyimpangan yang harus segera dibenahi agar program ini benar-benar sempurna dan tidak merugikan penerima manfaat.
Sejak pertama kali dicanangkan pada 6 Januari 2025, jumlah penerima manfaat MBG terus meningkat signifikan dan kini telah menjangkau sekitar 55 juta orang. Pemerintah optimistis, dengan dukungan anggaran besar dan sistem yang semakin matang, program MBG akan menjadi tonggak penting dalam upaya menekan stunting, meningkatkan kesehatan generasi muda, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah, termasuk Blitar dan Karisidenan Kediri. (Wiro)
