BLITAR, Kabinetri.id– Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD Kabupaten Blitar menggelar forum konsolidasi terkait pokok pikiran (pokir) DPRD, Jumat (29/5/2026). Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum sinkronisasi usulan pembangunan daerah menjelang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Sisilia A.K., mengakui forum tersebut juga menjadi tindak lanjut atas hasil pertemuan dengan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu di Kantor Bupati Blitar.
Menurut Sisilia, forum yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD Kabupaten Blitar itu bertujuan memperkuat komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan pembangunan.
“Melalui forum ini, anggota Dewan bisa mengetahui apakah usulan mereka disetujui atau ditolak, sekaligus mendapatkan penjelasan langsung dari OPD teknis terkait alasan dan mekanismenya,” ujar Sisilia.
Ia menjelaskan, forum komunikasi tersebut menjadi yang pertama digelar secara terbuka dengan melibatkan seluruh OPD teknis. Dengan begitu, anggota DPRD dapat memantau langsung perkembangan usulan yang telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dalam pembahasan tersebut, sinkronisasi usulan pokir menjadi fokus utama karena penyusunan RKPD 2027 telah memiliki tema dan prioritas pembangunan tertentu. Pemerintah daerah menekankan agar seluruh usulan DPRD selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar.
“Untuk RKPD 2027 ada fokus pada sektor pertanian dan penguatan infrastruktur. Maka usulan pokir juga harus menyesuaikan prioritas tersebut,” jelasnya.
Sisilia menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya mencakup jalan dan jembatan, tetapi juga infrastruktur pertanian hingga pendidikan. Saat ini, Pemkab Blitar masih memprioritaskan pemenuhan belanja wajib infrastruktur daerah sesuai arahan bupati.
Selain sinkronisasi program, forum tersebut juga membahas sejumlah sorotan dan catatan dari KPK, terutama terkait mekanisme pengadaan, bentuk kegiatan, hingga pola penyaluran hibah kepada masyarakat.
“Intinya acara hari ini adalah komunikasi agar eksekutif dan legislatif saling mengetahui perkembangan informasi dan hubungan kerja bisa lebih harmonis,” katanya.
Sisilia menegaskan, dalam forum itu tidak ada pembahasan mengenai besaran anggaran pokir masing-masing anggota DPRD. Pembahasan hanya difokuskan pada usulan program dan skala prioritas kegiatan yang dinilai penting untuk masyarakat.
“Kami tidak membicarakan angka ataupun nominal anggaran. Yang dibahas murni usulan dan prioritas kegiatan. Nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia juga menyebut usulan di bidang infrastruktur masih mendominasi pembahasan pokir tahun ini. Namun keputusan akhir mengenai jumlah kegiatan maupun besaran anggaran yang akan diakomodasi tetap menunggu pembahasan lanjutan pemerintah daerah bersama DPRD.
Forum konsolidasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal terciptanya komunikasi yang lebih terbuka antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran serta sesuai kebutuhan masyarakat. (Wiro)
